Posts

Showing posts from November, 2019

Bupati Sampaikan Pengantar Nota Keuangan Kepada DPRD Purwakarta

Image
Berita Peristiwa Purwakarta,Cakrabuana News : Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Purwakarta, belum lama ini telah menandatangani nota kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020. Hal ini hakekatnya merupakan konstruksi komitmen bersama yang mengikat baik secara normatif maupun secara moral, sebagai pedoman  dalam menjabarkan substansi APBD serta merupakan rincian target dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun Anggaran 2020. Ketua DPRD H. Ahmad Sanusi menegaskan, ada beberapa prinsip dalam penyusunan APBD yang harus menjadi perhatian bersama, yaitu tuntutan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat, tingkat kemampuan keuangan daerah, transparansi serta terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi. “Kami yakin Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 yang akan dijelaskan Bupati kepada DPRD, telah sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut,” jelas H.Ahmad Sanusi, ...

4 Raperda Prakarsa DPRD Purwakarta dan Pembentukan Pansus

Image
Berita Peristiwa Purwakarta,Cakrabuana News : Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) H. Komarudin, SH.MH menyampaikan 4 Raperda Prakarsa DPRD, dalam rapat paripurna tentang pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2020 dan 4 Raperda Prakarsa DPRD, Jumat (1/11). Menurut Komarudin, 4 Raperda Prakarsa DPRD adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu, Tranparansi dan Partisipasi Dalam Pembangunan, Ketahanan Pangan di Kabupaten Purwakarta, dan Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta. Sementara itu, secara substansi Bupati Purwakarta Hj. Anne Ratna Mustika dapat menerima dan menyambut baik 4 Raperda Prakarsa DPRD tersebut, untuk nantinya ditetapkan menjadi Perda. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Warseno, SE, yang memimpin rapat paripurna pembentukan Pansus mengatakan, sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) dan sejalan dengan ketentuan DPRD No. 1/2018, bahwa DPRD dapat membentuk alat kelengkapan la...

DPC Projo Kabupaten Purwakarta Tegas, Mengawal Dugaan Korupsi SPPD dan Bimtek Fiktif.dan Dana Desa.

Image
Berita Peristiwa Purwakarta,Cakrabuana News : Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan juga Ketum Projo Budi Arie Setiadi memiliki rencana terkait pendampingan dana desa. Salah satunya, melibatkan seluruh relawan dan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pendampingan dana desa. "Seluruh pendukung Jokowi dari relawan manapun pasti dilibatkan, termasuk segenap masyarakat yang ingin berpartipasi. Pilpres sudah selesai. Saatnya kita bersatu padu dan bergerak bersama," ungkap Budi. "Membangun desa harus jadi gerakan rakyat. Kemajuan Indonesia harus digerakan oleh seluruh elemen bangsa. Saya mau menginap di kampung, di desa-desa," ungkap Budi. Wamendes Budi Arie Setiadi : "Penduduk desa menjadi sumber paling utama dalam kemiskinan. Jika desa maju, maka Indonesia akan maju. Untuk itulah, mari kita majukan desa," Budi mengatakan, Presiden Jokowi memintanya untuk ikut membantu Menteri Desa PDTT Abdul Halim I...

Larangan Pertamina,Pembelian BBM Menggunakan Jerigen

Image
Berita Peristiwa Wonogiri,Cakrabuana News : Larangan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan jerigen ramai diperbincangkan publik akhir-akhir ini. Bahkan di media sosial, Kabupaten Wonogiri disebut mengalami kesulitan menyuplai bahan bakar minyak (BBM) akibat kurangnya akses SPBU. Informasi ini berawal dari foto yang diunggah oleh akun Instagram Info Karesidenan Solo, @iks_infokaresidenansolo pada Jumat (1/11/2019). Unggahan itu menyebutkan, warga pelosok kesulitan mencari BBM, lantaran BBM jenis Pertalite tidak boleh dibeli menggunakan wadah jeriken. Hal ini,Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Kabupaten Wonogiri, Wahyu Widayati mengungkapkan, pihaknya sempat meminta kepada PT Pertamina untuk memperbolehkan warga Wonogiri membeli BBM jenis Pertalite menggunakan jerigen. Pasalnya di Kabupaten Wonogiri, yang terdiri dari 25 kecamatan hanya tersedia 15 SPBU. Selain itu, daerah yang tidak kebagian lokasi SPBU mau tidak mau harus menyuplai BBM dari SPBU terdekat. ...