Pembangunan Kantor Polsek Sapeken Sumenep Terancam Mangkrak

Berita Korupsi

Sumenep,Cakrabuana News :

 Pembangunan gedung kantor Polsek Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep nilai kontrak sebesar Rp 2.221.076.000,00 sumber dana DIPA/RKA-KL POLRES SUMENEP TA. 2018 terancam mangkrak.

Pasalnya, sampai saat ini proyek pembangunan materiil dan fasilitas polri gedung kantor polsek sapeken itu tidak dapat diselesaikan oleh pelaksana proyek. Masyarakat kepulauan merasa geram, mereka khawatir pembangunan tidak bisa dilanjutkan dugaan dana yang cukup besar itu sudah raib di tangan pelaksananya.

Bank Itang, salah seorang tokoh mudah kepulauan itu mengharapkan, pembangunan bisa diselaikan tahun ini. Agar masyarakat kepulauan lebih nyaman, tentunya Bang Itang memohon segera kepada pelaksana  CV Raung Samedra No. SPK/KONST SEK SPK.18.21.2/V/2018/LUBJ dapat menyelesaikannya," jelasnya Itang Kamis (24/10/2019).

Direktur CV Raung Samudra belum dapat dikonfirmasi, akhirnya berita ini ditayang apa adanya.

Reporter Liputan :
Ridhawi


IKLAN






Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ADD Kambingan Timur Sumenep Diduga di Korupsi Berjamaah

Image
Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Anggara Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Kambingan Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep anggaran sebesar Rp 132.332.219,00 diduga di korupsi berjamaah. Pasalnya. Pengadaan, Pembangunan, dan Pengembangan Sarpras Kantor Desa Kambingan Timur dengan volume 11,50 x 4,00 m progres fisik pembangunannya tidak 100 % di bagian plesteran dan kuat dugaan kwalitas kwantitasnya tidak bermutu tembok dingding ada yang retak. Menanggapi perihal tersebut. Kepala Desa Kambingan Timur Kecamatan Saronggi, Halik menyampaikan kepada media ini "Maaf sekedar pemberitahuan bahwa anggaran 2018  ada 2 orang penanggung jawab 60% saya sendiri dan 40% Pj sebagai penanggung jawabnya, yang 40% itu pencairan di Bulan Desember 2018," terangnya Halik, Rabu (09/10/2019). Sementara itu. Pejabat sementara (Pj) Desa Kambingan Timur, Cahyo menjelaskan "Pak waktu pembangunan Balai Desa Kambingan Timur itu bukan saya Pj nya," singkatn...
Read more

Perolehan KMP DBS III Rp 38 M Diduga Mark Up

Image
Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Harga Perolehan Kapal Motor Penumpang Dharma Bahari Sumekar KMP DBS III senilai Rp 38 M kapal baru dibuat sebagai armada transportasi kepulauan itu diduga mark up. Pasalnya. Jelas disediakan di dana cadangan pengadaan kapal motor penumpang tahun 2016 yang dianggarkan secara bertahap dalam APBD Sumenep, dasar hukum Perda Kabupaten Sumenep Nomor : 2 Tahun 2014 saldo dana cadangan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 36.286.057.294,84 dalam bentok deposito pada Bank Jatim Cabang Sumenep. Selain itu catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 jelas dan terang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Belanja modal pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor realisasi sebesar Rp 13.209.512.500,00. Presisi perhitungan patut dipertanyakan. Kepala Badan Pengawas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep, Rudi Yuyianto belum bisa dikonfirmasi "Maaf ya saya ada rapat," katanya Rudi, beliau sambi...
Read more

Forum Kades Kikim Timur Diduga Dukungan Dua Juta per Kades

Image
Berita Korupsi Lahat,Cakrabuana News : Supaya proses penerapan dana desa aman dan tak bermasalah, Forum Kepala Desa (Kades) Kecamatan Kikim Timur di duga menyalahgunakan dana desa dengan modus memberikan jatah ke pejabat dan dinas terkait. Menurut, informasi yang berhasil di dapat, hampir seluruh Kades dari 32 desa yang ada di Kecamatan Kikim Timur memberikan uang sejumlah 2 juta ke Forum Kades dan dari hasil patungan tersebut, uang terkumpul sejumlah hampir 60 juta, untuk nantinya oleh Ketua Forum Kades di bagikan ke Camat, Kapolsek, Danramil, Pemerintah Kecamatan, Dinas PMD, Tipikor, Inspektorat dan Jaksa. Ironisnya,Saat di konfirmasi pada Selasa (10 September 2019), Ketua Forum Kades Kikim Timur, Herman Suyanto membantah hal tersebut. Menurutnya, tidak ada sokongan dari para Kades untuk diberikan ke nama nama yang di sebut di atas. “Tidak ada, itu salah, yang biasa kita pinta itu 200 per desa, sukarela untuk keperluan forum,” ungkapnya. Hal ini, perkataan Ketua Forum K...
Read more